Politik Dan Kemiskinan di Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun ± 90% penduduknya beragama islam, Indonesia bukanlah sebuah negara islam.

Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden di atas para menteri yang juga pembantu presiden. Kekuasaan legislatif dibagi di antara dua kamar di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan sebuah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Inspektif dikendalikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki perwakilan disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.

Beberapa pengamat politik memiliki opini yang berbeda. Menurut pentolan partai democrat, Anas “politik sekarang ini mempunyai perkembangan yang baik dan sangat cepat. Perkembangan akan lebih baik dan damai bila semua elit politik hangat dari semua perbedaan yang ada selama ini, terutama sikap ini perlu diwujudkan menjelang akan digelarnya pemilu nanti.”

Sedangkan pendapat lain dari peneliti kawakan Burhanudin yang mengacu hasil survey LSI bahwa perkembangan politik yang ada saat ini menunjukkan angka prosentase yang bias dikatakan perkembangan polotik cenderung tidak baik atau terpuruk.

Beberapa pengamat politik lain juga menyampaikan bahwa penilaian keadaan politik yang tidak bagus di sekarang ini dikarenakan kepercayaan masyarakat dari mulai sms, social media, media televise dan banyak sumber informasi lainnya

Perkembangan informasi akan sangat cepat diterima dan dinilai masyarakat dengan lebih baik di bandingkan keadaan era sebelumnya. Masyarakat bisa menilai mana partai ataupun tokoh politik yang harus diacungi jempol maupun yang mana mementingkan kepentingan pribadinya.

Para elit politik seharusnya menyadari bahwa setiap langkahnya akan sangat mudah diperhatikan oleh masyarakat, untuk itu sangat menjadi penting bila semua komponen politik harus berbenah diri dari pimpinan maupun sistemnya bila mereka masih mau ada di hati masyarakat.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

Dampak kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks, diantaranya:

1. Penganguran
2. Kekerasan
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Upaya pengetasan kemiskinan di indonesia

Ada tiga ciri kemiskinan yang menonjol di indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPPAS$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tidak tergolong miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak mengambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikatagorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di indonesia.

Tiga cara untuk membantu mengankat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multy dimensi dan keragaman antar daerah .

Kesimpulan

Politik dan kemiskinan Indonesia merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penangan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga. Dan seharusnya pemerintah menyadari bahwa setiap langkahnya akan sangat mudah diperhatikan oleh masyarakat, untuk itu sangat menjadi penting bila pemerintah berbenah diri dari pimpinan maupun sistemnya bila mereka masih mau ada di hati masyarakat.

SUMBER :

http://grombyang.com/world/156-politics/514-opini-perkembangan-politik-indonesia.html

http://www.sistempolitikindonesia.blogspot.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
http://septianhputro.wordpress.com/2012/03/06/kemiskinan-di-indonesia/